TANJUNGPANDAN, DISKOMINFO – Kebijakan pengentasan kemiskinan yang diambil pemerintah sangat terkait dengan data kemiskinan. Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Belitung, Drs. Erwandi A Rani menyebutkan hampir semua lini memiliki program bantuan kemiskinan mulai diantaranya dari dinas sosial, dinas pendidikan, pertanian didasari data kemiskinan.
Ketua TKPK yang juga Wabup Belitung Drs. Erwandi A Rani juga menduga melonjoknya data kemiskinan Belitung ini erat kaitannya dengan kesempatan warga mendapatkan bantuan kemiskinan. ”(bahkan) ada yang menerima bantuan menggunakan kendaraan, gelangnya gede.“ ungkap Erwandi saat membuka Sosialisasi Mekanisme Pemutahkhiran Mandiri (MPM) 2017 di Ruang Rapat Pemkab Belitung, pada pagi Senin 10 April 2017.
Selain itu, tidak menampik migrasi ke Belitung berpengaruh terhadap data kemiskinan “Awalnya datang ke Belitung mencari pekerjaan lalu menganggur” tambahnya.
Dalam paparannya, Wabup menjelaskan kondisi kemiskinan Belitung didasarkan pada indikator pemenuhan kebutuhan pokok makanan yakni terpenuhinya 2100 kilo kalori per kapita. Berdasarkan indikator tersebut, jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Belitung pada tahun 2015 sebanyak 580.050 RTS, Belitung Timur 504.668 RTS sedangkan jumlah RTS di Babel 488.701 RTS. Menurut Wabup, kondisi ini bertolak belakang dengan data IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dimana indeksnya mencapai 70 persen, sedang tingkatan kesenjangan pendapatan yang dilihat dari gini ratio Kabupaten Belitung 0.28.
“Data ini perlu dipertanyakan, sebab kasat mata, orang Belitung tidak miskin-miskin amat. Karena itu kegiatan sosialisasi ini merupakan kesempatan yang baik untuk memperbaiki data” himbau Wabup. Ia juga berharap agar pendataan dengan pola lama ditinggalkan seperti memasukkan tetangga, keluarga kedalam data kemiskinan saat ada penyaluran bantuan.
“Kerjalah dengan ikhlas jangan menuntut balas jasa karena gaji sudah kita terima“ kata Erwandi. Dalam kesempatan ini Erwandi berterimakasih kepada pemerintah Desa Bantan yang sudah memanfaatkan APB Desa untuk membangun Rumah Layak Huni.
Hal yang sama disampaikan Sekretaris TKPK Kabupaten Belitung Ir. Arpani. Ia juga berharap agar peserta sosialisasi pemutakhiran data ini dapat memahami metode dari model baru pemutakhiran data dari Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). “Maksud kegiatan ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi pemerintah dalam pemutakhiran data dengan memanfaatkan basis data 2015 sebagai bahan ketentuan target dan sasaran kemiskinan baik APBN, APBD termasuk CSR. Sedang tujuanya adalah meningkatkan sinergis antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi masing-masing“ ujar Arpani.
Lebih jauh Arpani menegaskan bahwa sosialisasi pemutakhiran data ini merupakan bagian dari amanat dari Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
Tenaga Ahli Local Government Capacity Building & Training Specialist TNP2K, Togi Sianipar menjelaskan ada dua tipe pendataan kemiskinan sebelum dimasukkan kedalam data terpadu di TNP2K. Pertama, pendataan pasif dimana desa atau masyarakat menerima data kemiskinan yang berasal dari data terpadu TNP2K seperti selama ini. Kedua pendataan aktif, dimana masyarakat dapat mendaftarkan diri kondisi rumah tangga ke desa dan desa memverifikasi datanya.
Pemutakhiran data terakhir dilakukan pada tahun 2015. Di tingkat pusat (TNP2K) pemutakhiran dilakukan setiap bulan Mei dan November sedang di tingkat daerah (TKPK) dilakukan pada bulan Juni dan Desember. Melalui mekanisme Pemutakhiran Mandiri ini diharapkan kesimpangsiuran data kemiskinan dapat diverifikasi sendiri oleh masyarakat.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Belitung, Camat Dan Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Lurah Dan Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kepala Desa Dan Kasi Pelayanan Desa, TKSK Dan PSM yang ada di wilayah kerja Kabupaten Belitung.
Sosialisasi ini menghadikan dua orang narasumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K ) Togi Tua Sianipar, S. Kom., M.M. selaku Tenaga Ahli Local Government Capacity Bulding & Training Specialist dan dihadiri oleh Kadis Pertanian dan Kehatanan Pangan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perwakilan dari BRI, Bank Sumsel Babel dan Bulog. (fithrorozi)
