TANJUNGPANDAN, DISKOMINFO – Selama dua hari (18-19 April) BPJS Kanwil Bangka Belitung menggelar forum komunikasi terkait dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Belitung. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Belitung yang dibuka oleh Asisten Setda Bidang Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Belitung Drs. Jasagung Haryadi.
Pada hari pertama (18/4), pihak BPJS Kanwil Bangka Belitung mengelar Forum Komunikasi Pemangku Utama yang dihadiri Asisten Setda Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Dinas Kesehatan, Bagian Sosial Setda, Kantor Pelayanan Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPJS Kabupaten Belitung.
Pihak BPJS Bangka Belitung melalui Plh. Kepala Layanan Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Belitung, Ricco Hanggara menyebutkan kegiatan bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program JKN di Kabupaten Belitung.
Kedua, menjaga Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama dan anggota Forum Kemitraan Kabupaten Belitung. Ketiga, melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan hasil pencapaian pada tahun 2016. Keempat, meminta dukungan pemerintah Kabupaten Belitung untuk mempercepat Universal Healt Coverage ”Intinya semua masyarakat Kabupaten Belitung sudah terdaftar JKN-KIS” ujar Ricco.
Dari hasil diskusi forum disimpulkan bahwa JKN di Kabupaten Belitung yang dilaksanakan oleh BPJS telah meng-cover 80% penduduk Kabupaten Belitung peserta JKN 50% e PBI (Penerima Bantuan Iuran) yakni masyarakat miskin dan tidak mampu iurannya dibayar pemerintah baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah. Adapun tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan mencapai 78%. “Data ini diperoleh berdasarkan survey dilakukan oleh pihak ketiga“ ujar Kepala BPJS Propinsi Bangka Belitung Saiful.
Pada hari kedua, Rabu (19/4), BPJS Provinsi Bangka Belitung membuka kesempatan peserta forum untuk menyampakan permasalahan terkait dengan pelayanan BPJS. Menurut Kepala Dinas Kesehatan dr. Suhandrie Sp.OG, kinerja pelayanan BPJS erat hubungannya dengan keakuratan data yang disampaikan pihak desa“ Banyak warga yang sudah tidak tercantum dalam database kemiskinan di tingkat pusat namun masih menerima pelayanan sebagai warga miskin” ujar Suhandri.
Kepala BPJS Bangka Belitung Saiful lega karena BPJS tidak mengalami masalah penunggakan keuangan di Kabupaten Belitung. “Data yang ada di BPJS dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah sinkron“ ujar Saiful.
Anggota Persatuan Wredhatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Belitung, A. Rani Rasyid yang akrab dipanggil Pak Agok mempertanyakan kepada Direktur BLUD RSUD H.Marsidi Judono terkait mekanisme pelayanan antara pemegang kartu kuning (pensiunan) dan pemegang kartu BPJS. Agok mengeluhkan perbedaan respon pelayanan yang diberlakukan terhadap pensiunan.
Dalam kesempatan ini, Agok juga menyarankan kepada pihak RSUD agar lebih banyak menyediakan obat untuk lansia seperti untuk mengobati penyakit pada tulang.
Forum Kemitraan BPJS Kabupaten Belitung ini melibatkan 16 instansi termasuk Bupati dan Setda Kabupaten Belitung. Hadir dalam diskusi pada hari kedua ini antara lain Bappeda Kabupaten Belitung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Kabupatem Belitung, Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial (PPPAS), Ikatan Dokter Indonesia, Rumah Sakit Bhakti Timah dan Direktur BLUD RSUD H.Marsidi Judono, Legiun Veteran, Persatuan Wredatama (PWRI) Kabupaten Belitung dan Pebari. (fithrorozi)
