DENPASAR, DISKOMINFO – Bupati Belitung H.Sahani Saleh, S.Sos bertolak ke Denpasar menghadiri acara Sosialisasi dan Penandatangan Kerjasama Sanitasi Berbasis Masyarakat antara Kementerian PUPR dengan sejumlah pemerintah daerah di Hotel Sanur Paradise, Denpasar Bali pada Selasa (23/5/2017).
Sebanyak 31 daerah menandatangani kerjasama Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Cipta Karya untuk pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat (sanimas), dan Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, recycle) atau dikenal dengan TPS-3R.
Selain penandatangan kerjasama, Kementerian PUPR menggelar sosialisasi Program Sanimas bahkan Bupati Belitung H. Sahani Saleh sempat berdialog langsung dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo terkait dengan Program Sanimas.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo menyampaikan hasil survey dan analisis perilaku warga di lingkungan padat hunian yang membuang tinja ke saluran terbuka, karena itulah Kementerian PUPR meluncurkan Program Sanimas yang tak lain ditujukan untuk mengatasi persoalan pencemaran saluran terbuka.
Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan program Sanimas pada 126 lokasi dan pembangunan TPS-3R di 75 lokasi, yang tersebar di 31 Provinsi di seluruh Indonesia.
Selain mengungkapkan persoalan pencemaran saluran terbuka, Hartoyo juga menyinggung persoalan sampah yang menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan harus diselesaikan dengan Tempat Pengolahan Sampah melalui pola 3R (reduce, reuse, recycle) atau dikenal dengan TPS-3R.
Dilansir dari advetorial pada tribunnews.com Hartoyo mengatakan, Ditjen Cipta karya menyiapkan tiga pilar untuk mewujudkan program ini, yaitu membangun sistem penanganan sanitasi, memberikan fasilitas kepada Pemerintah Daerah, dan memberdayakan masyarakat.
“Kami bangun sistem dulu. Setelah bangun sistem, pemerintah (pusat) akan memberikan fasilitasi kepada pemda. Jadi fasilitasi kepada pemda itu kita juga memberikan bantuan program, dan pemerintah daerah juga akan berkontribusi menyediakan tanah, kesiapan kelembagaan, desain, pembinaan masyarakat dan sebagainya,” kata Hartoyo. (fithrorozi)