TANJUNGPANDAN, DISKOMINFO – “Keluarga Berencana Sudah Waktunya janganlah diragukan lagi…”. Lirik Mars KB ini, biasa terdengar di televisi hitam putih warga. Namun kini kalah populer dengan iklan komersial. Di masa Orde Baru, Badan Dunia PBB pun sempat menganugerahi Indonesia sebagai negara yang berhasil mengendalikan penduduk dengan Program KB.
Pasca otonomi daerah, Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak lagi memiliki garis koordinasi kelembagaan di daerah. Namun bukan berarti gerakan KB melemah. BKKBN melalui perwakilannya di tingkat Provinsi membangun jaringan kemitraan di daerah hingga ke pelosok kampung.
Arah pembangunan kedepan, pada tahun 2045 akan menuju Indonesia Emas. Hal ini terkait dengan ketersediaan SDM yang handal. Bonus Demografi yakni jumlah usia produktif lebih tinggi dibandingkan usia non produktif (dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun) harus diimbangi produktivitas ekonomi. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung, Ir.Hj.Etba Estetik, M.Si dalam Pertemuan Kelompok Kerja Advokasi Program KKBPK di ruang Pertemuan Kantor Kamis (24/1/2019).
“Jumlah anak yang dilahirkan selama masa subur pada tahun 1970-an adalah 5 hingga 6 anak, sekarang sudah turun menjadi 2 hingga 4 anak. Namun selama kurun 10 tahun terakhir tidak mengalami penurunan. Bangka Belitung darurat 2,6 FTR. Jika usia produktif atau Bonus Demografi tidak bisa dimanfaatkan bukan mustahil akan menganggu ketahanan bangsa”, kata Etna.
Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari Lokakarya Pembentukan dan Pertemuan Kelompok Advokasi KKBPK Provinsi pada 2 Agustus 2018 lalu. BKKBN Babel menggelar Pertemuan Kelompok Advokasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBK) di Kabupaten Belitung dalam rangka meningkatkan komitmen dan keberpihakan pemangku kepentingan dan penentu kebijakan terhadap KKBK.
“Arah kebijakan BKKBN Tahun 2019 mencakup empat hal yakni pengendalian kuantitas penduduk, penguatan landasan hukum, penguatan kelembagaan dan penguatan data dan informasi kependudukan”, ujar Kasubbid Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi), Yeny Anggraini.
Sejumlah mitra BKKBN dari TNI/ Polri, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan jajaran OPD terkait, hadir dalam pertemuan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Kabupaten Belitung. Di ruang terpisah digelar pertemuan dalam rangka penguatan dan dan informasi kependudukan. Sejumlah kader PKB mengikuti pelatihan aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA).
Kehadiran kelompok mitra ini ditujukan untuk mendukung program KB di Kabupaten/kota. Kalau di tingkat provinsi sudah di-SK kan. Di Kabupaten Belitung terdapat sebanyak 30 orang Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan 8 orang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).
Jumlah ini menurut Etna tidak memadai apalagi sejak 2017, tenaga PKB yang membina 42 desa dan 7 kelurahan di Kabupaten Belitung, diambil alih oleh pemerintah pusat. Karenanya, dalam tugasnya, PKB dibantu oleh kader PPKBD dan sub PPKBD yang dikaderasi dari warga hingga pelayanan KB bisa merambah hingga tingkat RT.
Sumber: Fiet/IKP
